tata cara pemungutan retribusi daerah. 1. tata cara pemungutan retribusi daerah

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 66 Tahun perlu diganti dengan menetapkan PERGUB tentang. ABSTRAK: bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 maka agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang. TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang bahwa dalam rangka: a. Berlaku. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu. Selain ketentuan mengenai pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Pemerintah PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ini juga. 2. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 200813. T ata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya. 1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Tempat pemungutan retribusi adalah loket yang disediakan di tempat pelayanan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga atau tempat lain yang ditentukan. Login. Peraturan pemerintah tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28. Salah satu pertanyaan terkait dengan insentif Pajak Daerah yang sering dikemukakan. Bebarapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:. 3% (tiga per seratus) untuk provinsi; dan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kerap terabaikan dan hanya menjadi konsumsi terbatas di kalangan pemerintah daerah saja. Lihat Rincian. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. 6. Tarif Pajak Daerah. TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA CIREBON, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119); 13. TINJAUAN TERHADAP TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Sumber ilustrasi : apaperbedaan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum 9. nAUTAKFCt aa va Aaaa a. 8. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon,. com A. Tipe Dokumen. Perwakilan. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan. Mengingat : 1. (1) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipungut bersamaan dengan Pemungutan cukai rokok oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai. Kas Umum Daerah adalah. 3 Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir. 112, kemendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang14. Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa. Secara umum, bab ketiga mengatur tentang tata cara pemungutan pajak dan retribusi yang terdapat dalam Pasal 51 hingga Pasal 117. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran. Sementara itu, merujuk Pasal 1 angka 64, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012. BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentangTata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan; Mengingat : 1. Jenis. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ; 18. BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian KesatuPeraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jenis dan Golongan Retribusi 4. Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan; 19. 2010. Untuk Pajak Daerah sendiri, masuk ke dalam sistem pemungutan pajak berupa self assessment system dan official assessment system. (2) Dokumen lain. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, Penagihan dan Penerbitan Surat Teguran, Pengajuan Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Serta Penghapusan Piutang Retribusi yang Sudah Kadaluwarsa. (2) Pembayaran Retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17. Pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan ( official. 6. ansharuddin salinan sesuai dengan aslinya kabag. Jika wajib retribusi tidak membayar (kurang membayar) di tempat dan tidak dilunasi pada waktunya maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% setiap bulannya. Jika pembalasan wajib tidak dibayarkan di tempat (kurang bayar) dan tidak tepat waktu, sanksi 2% akan dikenakan setiap bulan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Berlaku. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu DETAIL PERATURAN Abstrak. Ruang Lingkup 3. Pasal 32. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Tempat Penetapan. PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. Pembayaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kecuali untuk RSUD Bumi Panua dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Glosarium. Dalam hal target pencapaian pendapatan terlampaui, apakah dapat dilakukan 10. Bab V : Instansi Pemungut 6. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah PP No. Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratifInstansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) akan mendapat insentif. dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi. (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada. BAB XIII TATA CARA. 2010. Retribusi jasa usaha dibagi menjadi 11 bagian, yaitu: Retribusi penggunaan barang milik daerah atas penggunaan barang milik daerah berupa penggunaan tanah dan bangunan, d ruang untuk suku cadang dan kendaraan/mesin berat/mesin besar milik daerah. Tematik. Judul. Pelanggaran terhadap prosedur. T. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Tematik. Kepada Pejabat, Pegawai dan CPNS Badan Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. hukum setda kabupaten balangan h. 13, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 13 Seri E. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Piutang dari pungutan pendapatan daerah, antara lain: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi Daerah; dan 3) Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. ABSTRAK: Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum sebagai wujud otonomi daerah di Kota Jayapura, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian. NOMOR 81 TAHUN 2019. id : 6 hlm. BAB II TATA CARA PEM UNGUTAN Pasal 2 (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar tidak dapat diborongkan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Derah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 17. T ata cara pemberian pengurangan Retribusi ; c. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. PajakOnline. surat ketetapan retribusi daerah. . Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentangTATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUE-IAN YANG MAHA ESA Menimbang a. Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ; b. Disesuaikan dengan UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 22. Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Berlaku: 45: 2012: Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu: Berlaku: 51: 2012: TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN DENGAN JAMINAN KESEHATAN. stream xœ] Anà EOà;Ì2YD` •"!¤*ÝxÑ´ŠÓ ` »H5 1^øö b¥R ¾þ £Ï°K÷Öy—€}R0=& ·„KXÉ 89 ­ëLÚU½Í¬#° ÷Û’pîü @J`·l. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan. Jenis. KETENTUAN UMUM, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG, Menimbang : a. 26 tahun 2014 tentang tatacara penghapusan piutang pajak daerah & retribusi daerah ; unduh perwali no. Pengertian Retribusi. BAB II RUANG LINGKLTP Pasal 2 (1) Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel mencalcup seluruh ra_ngkaian proses yang harus dilalc-ukan daJam menerima, menatausa_hakan, dan melaporkan penerimaan Pajak Hotel. Lihat Rincian. "Untuk melaksanakan ketentuan Pasal. bahwa. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : - Pasal 162 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 7, BN. TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG,. Bab III tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, mengatur beberapa ketentuan tentang pemungutan PDRD (sistem, mekanisme, dan. (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak di SKRD diterbitkan. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai retribusi dan perbedaan pajak dengan retribusi. SOAL 2 Apabila petugas retribusi memberikan perhitungan kepada pembayar retribusi, dan pembayar retribusi tidak menyetujui hasil perhitungan tersebut. MENTERI KEUANGAN, Menimbang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2. Tidak termasuk peruntukan lahan yang tidak merubah fungsi tanah, seperti mendirikan tiang listrik. Indonesia, Pemerintah Pusat. PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PEMBAGIAN DAN "Menimbang Mengingat ADA 1 oA 4 TAF H CE SIRA. Bab IV : Pajak Terhutang, Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 16. format surat ketetapan retribusi daerah (skrd), surat setoran retribusi daerah (ssrd),surat setoran retribusi daerah (ssrd) angsuran dan surat tanda setoran (sts) a. Kesembilan pasal itu, meliputi tata cara pemungutan opsen (Pasal 84 ayat (2); earmarking pajak (Pasal 86 ayat (3); ketentuan umum pemungutan pajak dan retribusi (Pasal 89 dan 95); pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau. 3 Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang. Bagaimana Proses Pemungutan Pajak Daerah secara umum,. Kabupaten Tulungagung, maka perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. 5. E. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan tertib penyelenggaraan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan besaran Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan struktur penghitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 15. Peraturan Perundang-undangan. 5161, LL SETNEG : 7 HLM. Berikut penjelasannya. E. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerinntah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dihapus Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkari Pera`tura. TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI, Menimbang a. (2) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. ABSTRAK: a. 12. WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah Kabupaten Bangli. 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah , Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerahperlu meneta, pkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Besaran Tanah; Mengingat : 1. Tanggal Pengundangan. Retribusi Daerah” ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut.